Area Konsesi Perusahaan Terbakar, Aliansi Peduli Karhutla Jambi Desak Gubernur Berikan Sanksi 


Selasa, 17 September 2019 - 17:38:57 WIB - Dibaca: 96 kali

Ratusan Massa dari Aliansi Peduli Karhutla dan Kabut Asap Jambi saat mengadakan aksi damai di Kantor Gubernur Jambi. Selasa (17/9/19) pagi.
Ratusan Massa dari Aliansi Peduli Karhutla dan Kabut Asap Jambi saat mengadakan aksi damai di Kantor Gubernur Jambi. Selasa (17/9/19) pagi. [Istimewa ]

JERNIH.ID, Jambi - Kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan kabut asap melanda Provinsi Jambi belakangan ini. Akibat hal ini sekumpulan massa dari mahasiswa Jambi dan Walhi Jambi yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Karhutla dan Kabut Asap mengadakan aksi damai di Kantor Gubernur Jambi. Selasa (17/9/19) pagi.

Menurut Korlap Aksi, Aguatia Gafar mengatakan di tahun 2019 ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi mencapai luasan 11.022 hektar.

Terkait dengan proses hukum pihak perusahaan yang mengalami kebakaran diwilayah konsesinya, kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi Irjen Pol Muchlis AS, sampai saat ini baru memeriksa empat perusahaan yang konsesinya terbakar di tahun 2019 ini.

"Dari empat perusahaan yang mengalami kebakaran dilokasinya tersebut adalah, PT. Mega Anugrah Sawit (MAS) yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, PT. Alam Bukit Tiga Puluh (ABT) berada di Kabupaten Tebo, PT. REKI yang berada di Kabupaten Batanghari dan PT. Wira Karya Sakti (WKS/Sinar Mas Group) yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat," kata Agustia.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, dikatakan Agustia pada tiap tahunnya selalu berulang dibeberapa wilayah konsesi perusahaan yang sama. Hal tersebut diakibatkan, belum tersentuhnya akar masalah yang menjadi penyebabnya. Penegakan hukum tegas terhadap perusahaan yang terbakar masih belum maksimal.

Berdasarkan dari data penggiat lingkungan yang ada di Provinsi Jambi, pada tahun 2019 ini, setidaknya ada 38 perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar. Sejumlah perusahaan tersebut, disinyalir tidak melakukan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dengan melakukan skema pengeringan lahan dan menyebabkan terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan diwilayah konsesinya.

Berdasarkan permasalahan diatas maka kami dAri Aliansi Peduli Karhutla dan Kabut Asap Jambi meminta untuk:

1. Mendesak Gubernur jambi selaku Kepala Daerah Provinsi Jambi untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi kepada perusahaan-perusahaan dalam upaya melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran, berkaitan dengan kewajiban perusahaan yang harus memiliki sarana dan prasarana memadai untuk mencegah adanya kebakaran hutan.

2. Mendesak Gubernur Jambi untuk rekomendasi kepada pihak berwenang (yang memberi izin) untuk memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar.

3. Mendesak Gubernur Jambi untuk serius menangani masalah Karhutla dalam hal penanganan pasca kebakaran (penyediaan fasilitas kesehatan, rumah aman dan lain sebagainya) di wilayah terdampak kabut asap.

"Pelaksanaan tuntutan di atas terhitung sejak hari ini hingga paling lambat 15 hari kedepannya. Gubernur Provinsi Jambi wajib memproses tuntutan aksi dan menyampaikan hasilnya kepada aliansi dalam pertemuan yang menghadirkan perwakilan aliansi, yang diselenggarakan oleh Gubernur Provinsi Jambi,” kata Agustia.

Selain mendesak Gubernur Jambi, kami Aliansi peduli Karhutla dan kabut asap Jambi memandang dibutuhkannya upaya penegakan hukum secara cepat dan terbuka, dengan mengambil langkah-langkah berikut :

1. Mendesak Kapolda Jambi agar ada tranparansi dalam proses penegakan hukum masalah Karhutla.

2. Demi memaksimalkan upaya penegakan hukum, pihak kepolisian bisa menggunakan pendekatan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya.

3. Menagih komitmen Presiden Joko Widodo pada Rapat Kerja Nasional Karhutla pada 06 Agustus 2019 di Istana Negara Republik Indonesia tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Penulis: Redaksi

Editor: Muhammad Syafei




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Mendaftar di PPP, H. Bakri Bawa Pengurus Lengkap PAN

JERNIH.ID, Kota Jambi - Setelah (18/10) kemarin mendaftar di NasDem dan PKB, H. Bakri yang merupakan Ketua DPW PAN Provinsi Jambi kembali mendaftar penjaringan

POLITIK

CE Utus Putranya Mendaftar di PKS dan PKB

JERNIH.ID, Kota Jambi - Terus bergerilya mencari dukungan Parpol maju di Pilgub Jambi, Bupati Sarolangun Cek Endra melalui utusan tim yang langsung dikomandoi s

POLITIK

Wabup Amir Sakib Secara Resmi Tutup FASI 2019

JERNIH.ID, Kuala Tungkal - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Amir Sakib tutup  secara resmi festival anak shaleh indonesia (FASI) ke-IX tingkat Kabupat

BERITA

Bupati Safrial Usulkan Lima Program CSR SKK Migas

JERNIH.ID, Kuala Tungkal - Bupati Tanjab Barat Dr Ir H Safrial Ms menghadiri undangan SKK Migas untuk menyampaikan paparan usulan program CSR SKK-Migas PetroChi

BERITA

Mendaftar di NasDem dan PKB, H. Bakri Harap Koalisi Pilgub 2015 Terulang

JERNIH.ID, Jambi - Maju di Pilgub Jambi 2020 mendatang, H. Bakri melalui utusan mendafatar penjaringan bakal calon kepala daerah di Partai NasDem dan PKB Provin

POLITIK

Advertisement