KPK Gelar Rakor Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Jambi


Selasa, 12 Maret 2019 - 18:27:52 WIB - Dibaca: 68 kali

Suasana Rapat koordinasi (Rakor) evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018 dan sosialisasi program 2019 dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa pagi, (12/3/19).
Suasana Rapat koordinasi (Rakor) evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018 dan sosialisasi program 2019 dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa pagi, (12/3/19). [Humas Pemprov Jambi]

JERNIH.CO.ID, Kota Jambi - Rapat koordinasi (Rakor) evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018 dan sosialisasi program 2019 dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (12/3/19).

 

Rakor ini dibuka langsung oleh Gubernur Jambi, Fachrori Umar dan dihadiri oleh Sekda Provinsi Jambi, para Bupati, Walikota, Sekda Kabupaten/Kota, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jambi. 

 

Kepala Satgas Korsupgah Wilayah II Sumatera, Aida Ratna Zulaiha mengatakan pada Rakor ini KPK mengevaluasi pelaksanaan tahun 2018 terhadap Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Kota Se-Provinsi Jambi. 

 

“Tadi hasilnya kita sampaikan pencapaian kalau secara keseluruhan nilainya 56 persen, dan itu nilainya masih di bawah rata-rata nasional sebesar 58 persen. Tetapi yang sebenarnya diinginkan KPK tidak segitu, kita menginginkan diatas 70 persen, artinya kalau sudah 70 persen itu berarti berapa program yang di intervensi KPK di Jambi itu sudah dilaksanakan,” kata Aida usai Rakor. 

 

Aida menyebutkan terdapat beberapa program pencegahan korupsi yang di insersi di Provinsi Jambi dan Provinsi lainnya di Indonesia. Program itu adalah program pelayanan terpadu satu pintu,  pengadaan barang dan jasa, manajemen SDM, dana desa dan program lainnya. 

 

"Secara umum program tersebut sudah di insersi di Provinsi Jambi namun belum seluruhnya terlaksana dengan baik. Masing-masing daerah juga berbeda ketepatan program namun KPK akan membantu melaksanakan program-program tersebut," jelasnya. 

 

“Intinya program tersebut kita maksudkan dalam rangka mencegah korupsi. Kita mendorong tindak pidana korupsi tidak terjadi,” tambahnya.

Penulis: Redaksi

Editor: Muhammad Syafei




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Komsos Penting Untuk Kemanunggalan TNI dan Rakyat

JERNIH.CO.ID, Kota Sungai Penuh - Bagi TNI Komunikasi Sosial (komsos) menjadi salah satu senjata ampuh, untuk merekatkan Kemanungalan TNI dengan masyarakat

BERITA

Jalan Dibuka, Marjizan Berharap Desa Sungai Sirah Lebih Maju

JERNIH.CO.ID, Kota Sungai Penuh - Dengan dibukanya jalan oleh Satgas TMMD Ke 104 yang membelah  dua desa sungai Ning dan Sungai sirah, tentunya member

BERITA

Bukit, Bukan Jadi Penghalang Bagi TNI untuk Memperlancar Jalur Perekonomian Warga

JERNIH.CO.ID, Kota Sungai Penuh - Dipilihnya Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh,  menjadi lokasi TMMD (Tentara Manunggal Memb

BERITA

Dansatgas TMMD ke 104 Kodim 0417/Kerinci Bersama Komunitas Trail Cek Perehaban Jalan

JERNIH.CO.ID, Kota Sungai Penuh - Dansatgas TMMD ke 104 Kodim 0417 Kerinci Letkol Inf Gambuh bersama komunitas Trail mengecek perehaban jalan dari desa sun

BERITA

Meli : Menu untuk TNI Tidak Rumit

JERNIH.CO.ID, Kota Sungai Penuh - Bagi Meli (23) yang rumahnya di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal yang dijadikan base camp untuk 11 personil Tim

BERITA

Advertisement